Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on August 23, 2018
Bayi Kena Rubella

Dibawah ini isi Fatwa MUI - Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin MR - Measles Rubella yang menjadi kontroversi karena mengandung unsur babi. Vaksin MR ini dibuat dari Negara India yaitu dari Serum Institute of India. Tentu saja faktor keharaman dari babi yang kemudian dalam Fatwa ini tetap dibolehkan penggunaannya karena belum adanya serum atau vaksin MR yang lainnya menjadi hal logis, namun MUI tetap memberikan nilai Mubah untuk memakai serum MR di Indonesia.

Sebenarnya hal yang penting dipahami adalah memang memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk memberikan rangsangan bagi tubuh untuk dapat menolah atau mengatasi virus adalah hal biasa, dan memang tidak pernah diketahui suci atau tidak virus yang dilemahkan untuk menjadi vaksin tersebut. Jika virus tersebut suci dan baik sekiranya menjadi pemahaman kita adalah hal yang baik sehingga dia tidak menyakiti tubuh, justru tidak perlu diadakan upaya serumnya.

Terlepas dari banyak kontroversi dan pemahaman yang berbeda-beda saat ini. Fatwa dari MUI intinya membolehkan dan beginilah isinya.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 33 Tahun 2018

Tentang

PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

  1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
  2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
  3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
    1. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah)
    2. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
    3. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
  4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

  1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
  2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
  4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

  1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA
Ketua

DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
Sekretaris